JAYAPURA-Zona Damai : Pekerja HAM yang juga Direktur Yayasan Baptis Papua, Mathius Murib mendesak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar dialog HAM untuk memberikan pertanggung jawaban moral dan hukum atas nama Pemerintah Indonesia kepada para tapol dan napol di Papua.
“Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menggelar dialog HAM sebelumnya massa baktinya berakhir pada 2014,” tandasnya.
Menurutnya, rakyat Indonesia di Tanah Papua, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM karena alasan ekonomi dan politik, berhak meminta pertanggungjawaban moral dan hukum oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, negara lalai dan terus berwacana soal HAM, rasa adil dan damai makin jauh dan tindakan kekerasan dan pembunuhan di luar prosedur hukum terus meningkat di Tanah Papua.
Dalam catatannya, hingga Juni 2013 ada 70 orang lebih sebagai tahanan politik dan 100 orang lebih sebagai narapidana politik, juga korban pelanggaran HAM berat di Wasir 2001 dan Wamena 2003 silam, atau total 170 orang sedang menunggu putusan pengadilan HAM.
Sumber : bintangpapua.com
Categories: Zona Berita