JAYAPURA–Zona Damai: Adanya informasi bahwa Papua terdaftar sebagai anggota MSG pada Forum Malanesian Spearhead Group (MSG) pada pertemuan negara-negara serumpun melanesia di kawasan Pasifik di Summit Nomea New Caledonia pada 18-21 Juni 2013, ditanggapi serius Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH.
Baginya, soal MSG tersebut adalah masalah luar negeri, bukan merupakan kewenangannya sebagai gubernur, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat. Gubernur hanya mengurus masalah bagaimana rakyat Papua bisa mandiri, dan sejahtera menuju masyarakat yang bermartabat.
Meski demikian, Gubernur Lukas Enembe, menyatakan, dirinya mendengar keputusan para Menteri Luar Negeri Negara-Negara kawasan Pasifik yang tergabung dalam forum MSG bahwa sepakat untuk datang ke Indonesia dan mungkin juga ke Papua.
“Yang saya dengar seperti itu,” tegasnya singkat kepada wartawan usai menghadiri penyerahan simbolis Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di PTC Entrop, Senin, (24/6/2013).
Namun, gubernur menepis bahwa Papua sudah diterima dalam forum MSG, karena berdasarkan informasi yang diterimanya, Negara-Negara MSG tersebut terlebih dahulu melakukan studi lapangan ke Papua dan Indonesia, yang selanjutnya baru mengambil langkah-langkah kebijakan luar negeri mereka (Negara MSG).
“Itu urusan Departeman Luar Negeri, kami disini siap amankan pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat Papua. Kewenangan luar negeri itu kan tidak diberikan kepada kita,” pungkasnya.
Kenaikan BBM Demi Menyelamatkan Rakyat Indonesia
Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. DR. Berth Kambuaya, MBA, dalam kesempatan itu mengatakan, rakyat Papua sangat menghormati dan menghargai Pemerintah, sebagai bukti bahwa gejolak dimana-mana dalam memprotes kenaikan harga BBM, namun di Papua tidak ada aksi demo dan gejolak lainnya. Dan sebagai orang-orang percaya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
“Dalam pertemuan para Menteri di Jakarta, saya ditanya bagaimana Papua dengan kenaikan BBM, saya jawab Papua lebih dulu mahal sebelum BBM naik. Jadi orang Papua tidak kaget dengan BBM mahal,” ungkapnya dalam sambutannya saat mewakili Presiden SBY dalam pembagian kartu dan dan BLSM bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, di PTC. Entrop, Senin, (24/6).
Dijelaskan, keputusan kenaikan BBM ini memang berat dan sulit, tapi ini harus dilakukan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka harga BBM harus dinaikan, sebab jika tidak bangsa ini dan rakyat akan mengalami kesulitan besar di berbagai aspek kehidupan.
Penyebab kenaikan harga BBM ini adalah dimana pada awal Tahun 2013 APBN Rp 1300 Trilyun dengan asumsi dasarnya diambil dari harga minyak, yang mana saat ini dihitung 108 $/barel, yang akhirnya diputuskan APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1300 Trilyun tersebut, namun dalam perjalannya pada Februari 2013 harga minyak dunia naik menjadi 115 $/barel, tentunya terjadi defisit yang sangat besar yang harus ditanggung oleh Negara.
Kemudian karena akibat kemajuan ekonomi, akhirnya kelompok masyarakat yang tadinya berada pada tingkatan kelas bawah bergeser kehidupan ekonominya ke kelas menengah dan demikian dari kelas menengah ke kelas atas, yang dampaknya kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor pun bertambah, juga pesawat bertambah. Hal ini juga memberikan efek pada kebutuhan minyak di Tahun 2012 yang hanya mengkonsumsi minyak sebanyak 134 juta barel, dan tahun 2013 meningkat kebutuhan minyak menjadi 143 juta barel. Akibat dari kenaikan harga minyak dunia itu. Terhadal hal itu menyebabkan subsidi pemerintah untuk minyak ini juga ikut naik. Contoh saja di Tahun 2012 yang sebelumnya subsidi BBM sebesar Rp 123 Trilyun, naik menjadi Rp 199 Trilyun.
“Jadi ini uang subsidi BBM banyak sekali, yang selama ini kita bilang BBM harga murah itu. Pertanyaannya siapa yang pakai BBM itu, jelas itu kelompok orang-orang yang punya kendaraan bermotor, sedangkan rakyat biasa yang tidak punya kendaraan tidak dapat manfaat dari subsidi itu. Jadi subsidi itu salah sasaran, karena subsidi itu seharusnya untuk menolong masyarakat miskin, tapi selama ini subsidi untuk menolong orang-orang kaya,” imbuhnya.
Untuk itu, subsidi harus dikurangi, agar dana subsidi BBM Rp 199 Trilyun tersebut dapat digunakan untuk membangun kebutuhan masyarakat lainnya, seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Dan diharapkan rekonstruksi UU No 21 Tahun 2001 menjadi UU Otsus Plus tersebut dapat mengklaim dana Rp 199 Trilyunj tersebut untuk kepentingan pembangunan di Papua, sebab selama ini orang Papua tidak banyak menikmati subsidi tersebut, dan lagi pula selama ini Papua memberikan konstribusi besar bagi pendapatan Negara melalui PT. Freeport Indonesia, LG.Tangguh, dan lainnya.
“Saya bangga dan senang kita di Papua dapat menerima keputusan pemerintah ini, tidak ada reaksi sama sekali yang kita buat, dibanding daerah lainnya. Kita minta infrastruktur lebih besar ke Papua. BLSM ini sebagai bentuk untuk menolong masyarakat agar tidak terlalu terbebani dengan kenaikan BBM ini, meski dei Papua Rp 150 ribu/bulan ini tidak ada artinya sama sekali,” pungkasnya [Bintang Papua]
Categories: Zona Berita
zonadamai.wordpress.com 
Pace Lukas, ko tra baca koran ka? Free West Papua su diterima di MSG. Tuan Beny Wenda pimpin rapat di MSG. Ko tau itu!