JAYAPURA-Zona Damai: Mantan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua, Sipora Modouw mengatakan sebaiknya pemerintah kota Jayapura merancang formula pendidikan gratis sehingga tujuan pemberantasan buta aksara diwilayah itu bisa lebih maksimal.
“Ada baiknya, bukan saja infrastruktur yang diperhatikan, termasuk tenaga pengajarnya, tetapi ada suatu formula yang mengatur bagaimana pendidikan gratis itu bisa diberlakukan sebagaimana mestinya,” kata Moduow di Jayapura, Papua, Minggu (18/11/2012).
Adik bungsu, dari Ramses Ohee salah seorang pelaku sejarah Pepera 1969 itu menilai hingga kini belum adanya pendidikan gratis yang menyeluruh di ibu kota Provinsi Papua itu. Sehingga upaya pemeberantasan buta aksara dianggap belum maksimal.
“Formula pendidikan gratis mengapa tak dirancang? Ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran kota Jayapura,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jangan saja menggaungkan pendidikan gratis hingga jenjang SMP atau SMA tetapi berbagai kebutuhan yang utama dan pokok diabaikan. “Di zaman Belanda kami dulu sekolah itu gratis. Sekarang kita hanya dengar sekolah gratis tapi masih ada pungutan biaya,” katanya membandingkan.
Namun Modouw tidak ingin menyudutkan Pemerintah Kota Jayapura, tetapi dia berharap pendidikan gratis yang ada selama ini ditunjang dengan berbagai dana dari pemerintah pusat dan kementrian terkait seharusnya lebih serius dioptimalkan.
“Hingga kini, sejumlah sekolah masih meminta pungutan ke orang tua murid. Ini pasti tidak ada formula pendidikan gratis yang maksimal dan seperti yang digaungkan,” katanya menambahkan tidak semua sekolah memungut biaya.
Sementara itu, Ny Runtuboy mengaku jikalau pada pendaftaran siswa SMP pada tahun ini, dia mengeluarkan biaya hampir mencapai Rp1,5 juta untuk anak bungsunya. “Padahal Kadis Pendidikan Kota Jayapura sampaikan waktu itu biaya pendaftaran siswa baru 2012 sudah termasuk dalam salah satu program pendidikan gratis di kota ini, untuk itu orang tua murid tidak lagi dibebani biaya pendaftaran,” katanya.
Kepala bidang pendidikan SMA dan SMK kota Jayapura, Cliford Korwa mengakui jika masih ada pungutan dari sejumlah sekolah di ibu kota provinsi Papua itu. Namun pihaknya terus berupaya agar pihak sekolah tidak lagi menarik biaya sekolah ke orang tua siswa.
“Saat ini yang kami lakukan adalah mengkros cek sejumlah laporan dari orang tua murid, dan langsung kami mendatangi tiap sekolah serta meminta agar pungutan tidak dilakukan lagi,” kata mantan guru SMAN 4 Jayapura itu. [Media Indonesia]
Categories: Zona Berita
zonadamai.wordpress.com 
Reblogged this on GO OKA WEMOHAWE.