Menteri PPA, Yohana Yembise
ZONADAMAI.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengirimkan tim khusus ke Papua Barat untuk mengumpulkan informasi mengenai kasus pembunuhan sadis di mana seorang perempuan dan dua anaknya menjadi korban. Salah satu anggota tim, Sylvana Maria, mengatakan pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga korban yang hingga kini masih mengalami traumatis dan teror.
“Kami meminta kepolisian untuk memastikan rasa aman bagi keluarga korban. Hingga kini, keluarga korban masih enggak berani tidur di rumah masing-masing. Mereka bergerombol satu rumah ramai-ramai karena pelaku pembunuhan belum juga ditahan polisi,”kata Sylvana saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (21/9/2015). (Lihat Juga: TNI Benarkan Satu Personel Diamankan Terkait Pembunuhan Sadis)
Sylvana mengatakan keluarga korban menjadi takut dan cemas karena jarak rumah mereka saling berjauhan. Selain itu, beberapa anggota, terutama suami korban, masih syok dan memerlukan tenaga pemulihan
“Kami mendorong juga badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di sana untuk menjalankan fungsi tersebut,” ujar dia.
Keberangkatan tim ke Papua Barat, ujarnya, dimulai setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima aduan tentang lambannya proses penegakan hukum kasus pembunuhan sadis terhadap FDS dan kedua anaknya di Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Bu Menteri baca suratnya dan meminta ada tim khusus ke Manokwari dan Teluk Bintuni untuk mengumpulkan informasi serta menyampaikan belasungkawa,” ujar Sylvana.
Di Manokwari, katanya, tim bertemu dengan beberapa stakeholder seperti istri Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Direktur Kriminal umum Polda Papua Barat, Kapolres dan Wakapolres Teluk Bintuni, perwakilan Kelompok solidaritas korban, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota.
Dari informasi yang diterima di lapangan, Sylvana mengatakan mengetahui peristiwa nahas tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 25 Agustus 2015. Pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah seperti pemeriksaan lima saksi.
“Nah, pas ke sana, kami bertanya kepada Kapolda kapan mau diumumkan dan siapa pelaku. Mereka mengatakan akan berhati-hati mengumumkan karena ada dugaan keterlibatan anggota TNI,” ujar Sylvana. “Dua kemungkinan menurut Kapolda, satu masyarakat sipil biasa dan yang satu anggota TNI.”
Lebih jauh, ia mengatakan Menteri Yohana juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bekerja dengan profesional dan hati-hati namun bisa bergerak cepat. “Polisi segera menetapkan tersangka. Pelaku harus dihukum jera dan jangan sampai mendapat impunitas,” kata Yohana seperti disampaikan Sylvana.
Sementara itu, mengenai keterlibatan anggota TNI, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispen AD) Brigadir Jenderal Wuryanto membenarkan telah mengamankan satu orang berinial SJ, Anggota Batlyon Infanteri 752 Teluk Bintuni, di Papua Barat. SJ diamankan terkait peristiwa pembantaian keluarga warga sipil bernama Yulius Hermanto yang terjadi di Papua Barat.
“Iya benar bahwa kami telah mengamankan seorang anggota dari Angkatan Darat berinisial SJ berpangkat Prajurit Dua yang bertugas di Balatyon 752 Papua. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan ditahan di Detasemen POM.” ujar Wuryanto kepada CNN Indonesia, Jumat (18/9).
Wuryanto menuturkan, telah menerima informasi terkait peristiwa pembunuhan sadis terhadap warga sipil pada 26 Agustus 2015. Ada tiga korban jiwa dalam pembantaian tersebut, yaitu FDS, istri seorang warga bernama Yulius; dan kedua anaknya yang berinisial DH dan AH.
Menurut Wuryanto, kronoligi penangkapan SJ bermula saat dilakukan pengecekan telepon genggam milik korban. Kepolisian berkordinasi dengan Batalyon 752 mendapati handphone tersebut dipegang oleh SJ.
Wuryanto mengatakan, SJ mengaku handphone tersebut milik rekannya yang sudah diamankan oleh Polda Papua Barat. Namun pengakuan SJ tersebut tidak serta merta diterima petugas Detasemen POM.
“Dari handphone korban kami dapati pesan singkat yang berisi rayuan dan ancaman dari nomor yang masih kami selidiki,” ujarnya.
Kekerasan Perempuan Tinggi di Papua
Sylvana juga mengatakan berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, angka kekerasan di Papua Barat masih tinggi. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Papua Barat menunjukan pada bulan September ini terdapat 30 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dilaporkan ke dinas.
“Umumnya Kekerasan Domestik Rumah Tangga atas perempuan dan anak, ” ujar Sylvana. [www.cnnindonesia.com]
Tak hanya KDRT, kasus kekerasan seksual juga masih banyak ditemukan di Papua. Sylvana mencontohkan satu kasus yang terdapat di Rasiei, Kabupaten Wondama, di mana seorang ayah memperkosa anak perempuannya sendiri hingga anaknya memiliki dua anak. Sayangnya, persoalan kekerasan atas perempuan masih dianggap tabu oleh masyarakat di Papua Barat. Sehingga, masih banyak kasus yang belum terkuak dan diketahui masyarakat.
“Kalau dari perspektif HAM, satu kasus saja cukup tinggi. Untuk itu, kami akan terus berkoordinasi dengan dinas setempat untuk memecahkan persoalan ini,” ujarnya.
Categories: Zona Berita
zonadamai.wordpress.com 