JAYAPURA—Zona Damai : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi Papua, Polda Papua serta KPK mengusut aliran dana ke Provinsi Papua senilai Rp 11,4 Triliun sebagaimana temuan BPK RI sejak tahun 2003-2011 yang disampaikan Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI Prof. DR. Farouk Muhammad saat pertemuan antara PAP DPD RI dengan Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis pekan lalu.
Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPR Papua Carolus Kia Kelen Bolly SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (13/3). Dikatakan, pengusutan aliran dana tersebut tak hanya dilakukan di tingkat daerah, tapi juga di tingkat pusat untuk mempertanggungjawabnya. Apalagi rakyat sangat merasa dicederai dan disakiti bahwa uangnya tak sampai sasaran alias diselewengkan. Tapi tentu dengan dana yang nilainya sangat signifikan tersebut perlu didorong agar aliran dana tersebut dikembalikan kepada negara. Tapi Apabila tak dikembalikan sesuai batas waktunya dan ketentuan seyogyanyalah harus ada tindakan hukum. “Kita tak ingin pemerintah pusat datang melempar bola lalu umumkan data ada tindakan korupsi setelah itu berlalu tanpa action. Tapi pemerintah daerah justru terus disudutkan,” lanjut dia.
Karena itu, tandasnya, untuk menangani masalah ini diperlukan keterpaduan yang sistemik diantara seluruh aparatur yang terkait untuk mengambil langkah dan tindakan dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ditanya langkah-langkah yang diambil DPRP, dia mengatakan, pihaknya sampai hari ini belum memegang atau memperoleh data valid dari pada aliran dana ke Papua senilai Rp 11,4 Triliun. “Kalau kita pegang data, maka tentulah kita bisa melihat isi dari pada dana tersebut sekaligus temuannya ada dimana sepanjang tahun itu,” ujar dia.
Namun demikian, tukasnya, Pansus LHP BPK DPR Papua akan mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi sekaligus penjelasan menyangkut temuan BPK RI tersebut.
Yang pasti, ujar politikus Partai Demokrat Papua ini, aliran dana Rp11,4 Triliun dipastikan menyebar ditingkat Provinsi ataukah akumulasi dari pada temuan-temuan di Kabupaten/Kota, makanya harus dipilah pilah untuk mengusutnya.
Katanya, apabila aliran dana dari APBN maka pengawasannya harus dilakukan DPR RI untuk melakukan tugas pengawasannya di daerah dimana APBN itu di turunkan,” Sedangkan pemerintah provinsi mengawasi dana ditingkat APBD.[Binpa]
Categories: Zona Berita
zonadamai.wordpress.com 
BPK dan KPK jangan hanya lempar bola terus diam …harap segera diusut pelaku-pelakunya …Papua Makan Papua sudah terlalu banya…agar rakyat papua pun tenang karena adanya perhatian dari Pemerintah ……….. Agar Orang Papua yang menjadi kaki tangan NKRI yang korupsi ditangkap….digantung di monas …..Pejabat Papua ada anggota jaringannya yang mengelolah dana OTSUS adaalah SEPARATIS OPM INDONESIA…..
BPK harus bekerja dengan baik, pada saat melakukan pemeriksaan ke daerah daerah terpencil, team BPK harus siap menerjang kesulitan yang menghalang, ini dengan harapan hasil pemeriksan yang diperoleh walau tidak masimal namun tidak sangat minimal, banyak yang saya pantau bahwa hasil audit dari BPK yang sangat menggelikan, bagaimana tidak pekerjaan (didaerah kepi) trotoar yang sudah jelas tidak terselesaikan namun tidak ditemukan oleh team BPK, sungguh ini sangat disayangkan…, berapa banyak uang negara yang musnah oleh kelengahan team BPK dalam melakukan pemeriksaan….saran kami,team BPK dalam dalam melakukan pemeriksaan harus di ikut sertakan tenaga ahli (teknik sipil) untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan realisasi pekerjaan, sekali lagi kami sangat kecewa kalau team dari BPK hanya menemukan sedikit sekali temuan yang ada di kabupaten Mappi (distrik Obaa, Distrik Senggo, Distrik Bade, Distrik Haju), semoga bermanfaat
sekali lagi dalam melakukan kunjungan, jangan di abaikan orang Teknik sipil didalam pemerikasaan, karena permasalahan yang ada dilapangan bukan hanya urusan dana, namun tidak terselesaikannya pekerjaan konstuksi (baik Qualitas maupun Quantitasnya) yang ada dalam kontrak
gitinkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kepada
Yth: Team BPK Papua
Team KPK Papua
Di Kepi
Dengan Hormat.
Saya mau bilang ke bapak saya wakil dari kontraktor lokal di mappi, kalo kontrak yang dinas pekerjaan umum bikin dengan dinas perhubungan juga bikin tidak masuk akal, mau fisik atau konsultan sama saja, mereka kong kalikong ato kolusi di dinas pekerjaan umum terlalu kotor terus sembarang dengan mereka punya kekuasaan, 1 kontraktor bisa dapat lebih dari 2 tapi ada juga mereka kasih masuk juga tapi tidak dapat apa apa, maaf bukan saya iri tidak dapat pekerjaan tapi ini memang sudah menjadi kenyataan silahkan bapak cross check, merek punya kepala kepala bidang tidak ada fungsi yang bagus, kepala bidang dengan sekertaris cuma bisa tanda tangan, tapi yg sangat berkuasa di dinas pekerjaan umum itu sekertaris pribadi “ibu weni”, semua keputusan bpk Dr. Ir petrus endo. Se. Mm. M,si berada di bawah keputusan ibu weni, mau diskusi dengan bapak kadis saja tidak bisa kalo ibu weni tidak ijinkan, saya ini bukan buka mereka punya aib tapi biar bapak bapak tidak kesulitan periksa, dan ini bukan rahasia lagi di satu kabupaten mappi, tapi bukan ini masalahahnya, masalahanya yaitu keputusan ibu weni sering salah karena dia lupa dengan posisinya dia (jadi sekertaris pribadi kepala dinas pu/ jadi ketua panitia lelang), kontraktor lokal susah dengan keadaan ini, mereka tidak “bermain” di fisik tapi mereka bermain di konsultan, karena tahun 2014 konsultan “aman” dari gangguan bpk. Dan mereka mungkin kira aman konsultan di tahun 2015
Saya sarankan yang perlu bapak koreksi
DINAS PEKERJAAN UMUM
– (Perencanaan Asrama Pelajar di Aboge, Perencanaa Talud, Pekerjaan jalan, Perencanaan Jembatan Linggua, Perencanaan/ fisik lahan parkir kediaman 2015), nilai perencanaannya mantap, mereka merujuk ke peraturan yang mana, karena saya lihat tidak standart, nilai perencanaan asrama pelajar “kampung” Aboge 700 juta, lalu nilai fisiknya berapa ? untuk asrama di sebuah kampung kecil Aboge.
– Pekerjaan jalan 2014 mereka suka menipu di volume timbunan, ada timbunan tapi tdk ada quarry,
– Dan masih banyak lagi seluruh perencanaan dan pengawasan thn 2015 harus dikoreksi dengan teliti, saya yakin pasti bapak akan ada banyak temuan didapat.
– Rata rata perencanaan 2015 dibikin diatas meja saja, tapi nilai kontrak perncanaan surveynya bahkan sampai uji Lab untuk habiskan biaya, mereka 1 kalipun tdk kelpangan survey, tapi mereka tanya masyarakat tentang keadaan dilapangan, makanya hasil desainnya kacau padahal mereka dibayar ratusan juta, harus di cek nilai perencanaan (EE dan OE) di bidang cipta karya dan bina marga
– Kontraktor (Pasini Jaya, Mappasindo, hamparan permai) itu 1 perushaan dan selalu dapat pekerjaan besar, padahal pelaku perusahaannya 1 orang saja, konsultan selalu kesulitan hadapi mereka, hamparan permai kerjakan Pekerjaan lingkar kota kepi selesai bulan pebruari tgl 14, itu juga tdk ada quarry timbunan tanah biasa karena mereka tidak timbun dari quarry tapi mereka potong bahu kanan kiri supaya membentuk badab jalan, atau mereka gali samping kanan kiri dan hasil galian dihitung timbunan, ini tipuan, kalo periksa pekerjaan jalan di luar kota bisa ketahuan kalo bawa alat ukur untuk bandingkan tinggi badan jalan terhadap elevasi tanah asli. Karena mereka suka menunjukkan foto saat truck lsgi nimbun daripada waktu excavator gali tanah timbun di quarry.
– Bapak harus minta ABD, BackUp data, dan Soft Copy Foto Pekerjaan (kalo di print biasanya mereka manipulasi di Photoshop) dan laporan harian dari kontraktor, karena selama ini BPK tidak pernah mau minta itu.
– Tolong di periksa konsultan CV. Gelora Abadi, CV. Malrokah, mereka tdk pernah survey kelapangan tapi hasil survey meleset jauh dari kedaan lapangan, dan anehnya mereka tak pernah tdk dapat perencanaan di SKPD terutama dinas P dan P, bapak bisa perkirakan berapa kerugian negara kalau mereka dapat perencanaan yang ratusan juta hanya dengan mengolah data via GPS atau Kamera (pandangan mata), sebagai bukti coba bapak periksa perencanaan malrokah di pekerjaan jalan kampung treyemu.
– Kami dengar desas desus kalau mobil dinas kabid bina marga (pada saat itu pak budi margono) di sewakan kepala dinas pekerjaan umum ke Aviastar (Meskapai penerbangan domestik di mappi)
– Bapak Harus Cek Dengan Teliti Dan Jangan Mau Ditipu Orang Dinas, Mereka Rasa kalo Jauh Tidak Mungkin Dapat Periksa Karena Bpk Cuma Periksa Di dalam Kota dan kampung sekitar Kepi
DINAS PERHUBUNGAN
– Pembersihan Kali yang nilainya sangat fantastik (M2 yang seharusnya M’) karena untuk yang di kali kali kecil dengan 20 – 30 juta saja pekerjaan selesai sedang oleh Dinas Perhubungan di buatkan Kontrak hingga ada yang hampir mencapa 400 juta, padahal dikelola swadaya masyarakat bisa, daerah seperti Gauda dll ( kalu bapak bapak periksa di musim panas sebelum hujan seperti sekarang pasti bapak akan menemukan kecurangan kecuranngan mereka,
– Ketua Panitia dan konsultan perencana dan pengawas itu pengunnanya 1 orang walaupun beda nama pemilik, krn yang merencanakan dan mengawasi sama (di Check Direkturnya bukan kepala cabang), bahkan ada yang di kerjakan mereka sendiri dengan pinjam bendera orang lain.
Jadi Intinya Saya Sangat Berharap Dan Yakin Dengan Kemampuan Bapak Untuk Membongkar Permainan Para Pemimpin Di Negeri Ini Yang Sangat Kotor Dan Menjijikan, Pekerjaan Konsultan Dan Kontraktor Yang Dapat Kontrak Hampir Rata Rata Milik Pejabat Dan Anggota Dprd Mappi, Dan Jangan Tertipu Oleh Panitia Dan Jauhnya Pekerjaan, Kalo Bapak Tahu Lebih Jelas, Bapak Bisa Minta Informasi Ke Sekertaris, Kabid Bina Marga Dan Kabid Cipta Karya Di DPU Mappi Yg Di Buat Tidak Bisa Bikin Apa Apa Kepala Dinas Pu Dan Masih Banyak Lagi Terjadi Kejahatan Kejahatan, Seperti Uang Sppd Yg Ditelan Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Mappi (Ini Keluhan Dari Pegawai DPU Sendiri), Bukan Permasalahan Interent Di Mereka Jadi Masalah Tapi Kalau Uang Sppd Untuk Mengawasi Pekerjaan Tidak Di Berikan Staf Mereka, Bapak Bisa Bayangkan Bagaimana Kualitas Pekerjaan Tanpa Pengawas, ada 1 satu hal yang harus saya sampaikan ke bapak, kontraktor di mappi katakan bahwa mereka tidak takut diperiksa BPK, itu rutinitas kegiatan mereka BPK, karena mereka bilang sudah beberapa kali di denda BPK, mereka tdk pernah mau bayar, mereka juga tidak ada masalah krn tahun berikutnya mereka dapat pekejaan lagi, bahkan ada beberapa perusahaan (salah satunya yang kerjakan RKB SMA senggo dan RKB di Yame) sudah ambil uang muka tapi tidak di dikerjakan pekerjaannya, bahkan pndasinya saja mereka tidak buat, tapi mereka tdk kena sangsi dari dinas P dan P, kalau pekerjaan itu selesai yang lanjutkan pekerjaan itu bukan perusahaan lain tapi orang pribadi dengan janji pekerjaan tahun depan, Maaf Saya Tidak bisa Sampaikan Satu Persatu Disini, terlalu banyak kebobrokan ada di kabupaten ini, tapi Saya Yakin Bapak Bisa Bongkar Semua Kejahatan Ini, Karena Ini Sudah Jadi Rahasia Umum Di Kab Mappi, Terima Kasih
Kmi sangat berharap agar bapak membongkar kejahatan yang dilakukan
Hormat Saya
Mewakili masyarakat Pribumi
dan Kontraktor Lokal
Ttd
RAINHAT KANAKAIMU/ ABU FAUZAN
081 34341 5556