Jakarta-Zona Damai : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada operasi militer ofensif di Papua karena sejak 2005 pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keadilan bagi pembangunan di kawasan tersebut, meskipun masih ada gerakan separatis.
“Indonesia terus kelola permasalahan di Papua sebaik mungkin. Bagi Indonesia, isu Papua bukanlah isu kedaulatan, tapi isu politik, sosial, keadilan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih pada sahabat yang memberikan dukungan penuh kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Sejak 2005 hanya beberapa minggu sejak jadi presiden, saya hentikan pendekatan keamanan, saya pilih kesejahteraan dan keadilan,” kata Presiden saat menyampaikan pidato di depan 128 duta besar dan perwakilan organisasi internasional di Gedung Pancasila Jakarta, Rabu.
Presiden mengatakan sejak saat itu, Papua memiliki otonomi khusus, anggaran khusus untuk pembangunan sejumlah sektor yang dinilai tertinggal bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.
“Di bawah MP3EI kami tetapkan koridor Papua-Maluku mendapatkan percepatan pembangunan dengan anggaran dan agenda yang konkrit,” tegasnya.
Mengenai adanya aparat kepolisian dan TNI, Presiden mengatakan sama dengan di wilayah lainnya, maka di Papua kehadiran aparat kepolisian dan TNI bertugas sesuai dengan amanat yang diembannya yaitu menjaga ketertiban dan penegakan hukum, sementara TNI bertugas menjaga kedaulatan wilayah RI karena memang Papua berbatasan dengan negara tetangga.
“Hanya ada 4 batalion yang amankan border, dan satuan lokal dan tidak ada ofensif militer operation. memang masih ada gerakan separatis di Papua dengankorban polisi tentara dan penduduk lokal, sah tentara dan polisi kami bertugas disana memang dalam rangka penegakan hukum,” katanya.
Mengenai kemungkinan adanya ekses seperti tindakan polisi atau anggota TNI yang tidak semestinya, Presiden menegaskan pemerintah dan pimpinan TNI-Polri akan mengambil tindakan tegas bila ada anggotanya yang melakukan hal tersebut.
“Bila ada ekses, ada tindakan melebihi kepatutan yang melanggar hukum dan ham, terhadap pelanggaran dan penyimpangan seperti itu, sanksi kami berikan, hukum kami tegakkan, yang salah pasti dihukum. Tidak ada kekebalan. Silahkan diikuti proses penegakan hukum itu, kami ingin transparan sama seperti pengadilan terorisme,” paparnya.
Presiden menambahkan,”kalau ada informasi yang negatif, beri tahu kami, beritahu Panglima TNI, Kapolri kami akan lakukan investigasi, tidak ada yang kami “petieskan”, ke depan saya sendiri dan pemerintah akan terus bekerja secara serius untuk atasi persoalan di Papua dan hambatan pembangunan.” [ant.]
Categories: Zona Berita
zonadamai.wordpress.com 